Leave a comment

Kedudukan Wakil Menteri Pasca Putusan MK

Oleh: Ahmad Ghozi*

Pendahuluan

Pada tanggal 5 juni 2012 Mahkamah Konstitusi (MK)  mengeluarkan putusan No. 79/PUU-IX/2011 yang intinya mengabulkan sebagian permohonan pengujian pasal 10 UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara dengan membatalkan penjelasan pasal tersebut. Dalam putusannya MK juga menginstruksikan kepada presiden untuk memperbarui Keppres yang lama agar sesuai dengan kewenangan eksekutif dan tidak menimbulkan ketidak pastian hukum.

Sebagai tindak lanjut atas putusan MK tersebut, presiden menerbitkan Perpres No 60/2012.  Namun,  keberadaan Perpres ini dinilai kembali menimbulkan ke tidak pastian hukum mengenai kedudukan Wakil Menteri itu sendiri.

Dasar Pengangkatan Wakil Menteri

Pengangkatan seorang menteri merupakan kewenangan penuh dari Presiden, sesuai dengan pasal 17 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “Menteri – menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Berdasarkan hal ini maka pengangkatan seorang Wakil Menteri pun merupakan bagian kewenangan Presiden. Oleh karena itu perlu ditekankan kembali bahwa pengangkatan Wakil Menteri bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi.

Justru yang menjadi fokus permasalahan mengenai kedudukan Wakil Menteri ini ada pada Penjelasan Pasal 10 UU No.39 tahun 2008 yang berbunyi “yang dimaksud dengan “Wakil Menteri”adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet”.  Dalam putusannya MK menganggap penjelasan dari Pasal 10 ini tidak sinkron dengan Pasal 9  ayat (1) UU No.39 tahun 2008,  sebab dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa susunan organisasi Kementrian terdiri dari atas unsur: Menteri; Pembantu pemimpin yaitu Sekretariat Jendral; pelaksana tugas pokok yaitu, Direktorat Jendral; Pengawas yaitu Inspektorat Jendral; Pendukung yaitu badan dan/atau pusat; dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Apabila Wakil Menteri ditetapkan sebagai pejabat karir, sudah tidak memiliki posisi dan tidak sesuai dengan struktur organisasi Kementrian dan tidak ada aturannya dalam pasal 9 UU No. 39 tahun 2008, hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum, oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan hal ini lah MK memutuskan bahwa penjelasan pasal 10 UU No.39 tahun 2008 bertentangan dengan Undang – Undang Dasar dan tidak memiliki hukum mengikat.

Polemik Perpres No 60/2012

Berdasarkan amanat dari putusan MK yang menginstruksikan Presiden untuk membuat Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang Wakil Menteri, maka diterbitkanlah Perpres No 60/2012 tentang Wakil Menteri. Keberadaan Perpres ini diharapkan menyelesaikan polemik terhadap kasus ini . Namun, pada kenyataannya keberadaan Perpres ini masih dinilai tidak mampu menjelaskan kedudukan dari Wakil Menteri dan masih menimbulkan ke “abu – abuan” terkait kedudukan Wakil Menteri.

Dalam pasal 1 Perpres No 60/2012 “menyebutkan bahwa Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri”. Kemudian dalam pasal – pasal selanjutnya dijelaskan juga bahwa tugas menteri dalam pasal ini sangat luas. Yang diantaranya adalah :

  • Membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementrian.
  • Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementrian.
  • Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementrian.
  • Membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementrian.
  • Mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan menteri.

Dalam tugas – tugas Wakil Menteri diatas menurut Perpres No 60/2012, sangat terlihat jelas betapa luasnya wewenang dari Wakil Menteri, namun jika kita mengacu pada pasal 10 UU No 39 tahun 2008, hal ini terlihat bertentangan. Dalam pasal 10 disebutkan bahwa “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat Wakil Menteri”. Dari pasal diatas Wakil Menteri merupakan sebuah jabatan optional dimana jika di suatu Kementrian tertentu memiliki beban kerja yang berat maka disaat itulah keberadaan Wakil Menteri diperlukan. Selain itu dalam pasal 10 juga mengisyaratkan bahwa Wakil Menteri hanya berwenang untuk mengerjakan beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, bukan menjalankan tugas – tugas yang begitu luas yang ada dalam Perpres No 60/2012 tersebut.

Menurut Prof. Yusril Ihza Mahendra, keberadaan perpres No 60/2012 dinilai “menabrak” Undang – Undang Kementrian. Selain tugas dari Wakil Menteri yang “terlalu” luas,  terdapat juga permasalahan mengenai kedudukan dari Wakil Menteri yang dinilai bertentangan dengan pasal 9.

Dalam Pasal 9 ayat (1) UU No.39 tahun 2008 di sebutkan mengenai susunan organisasi Kementrian yang terdiri dari unsur :

  1. pemimpin, yaitu Menteri;
  2. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;
  3. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jendral;
  4. pengawas, yaitu inspektorat jendral;
  5. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan
  6. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan praturan perundang – undangan.

Dalam hal ini terdapat ketidak jelasan mengenai posisi Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementrian karena pada pasal diatas tidak disebutkan posisi dari Wakil Menteri tersebut.

Kesimpulan

Dalam putusannya terkait dengan polemik Wakil Menteri MK menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 10 UU No. 39 tahun 2008 inkonstitusional (melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Namun, MK menegaskan bahwa keberadaan Wakil Menteri merupakan bagian dari kewenangan penuh Presiden dan tidak merupakan hal yang inkonstitusional. Dalam amar putusannya, MK juga menginstruksikan kepada presiden untuk menerbitkan suatu Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Wakil Menteri. Berdasarkan amanat tersebut maka Presiden Menerbitkan Perpres No 60/2012.

Keberadaan Perpres ini awalnya diharapkan mampu untuk menyelasaikan polemik dan ketidak jelasan mengenai Wakil Menteri. Namun, pada kenyataannya keberadaaan Perpres ini masih menimbulkan ketidak jelasan mengenai kedudukan dan tugas dari Wakil Menteri tersebut, bahkan terdapat aturan dalam Perpres ini yang bertentangan dengan UU No 39 tahun 2008. Oleh karena itu sampai saat ini kedudukan Wakil Menteri pasca putusan MK masih tidak jelas.

*Ahmad Ghozi, mahasiswa FHUI angkatan 2011, Sekarang menjabat sebagai wakil kepala Biro Kesekretariatan Ilmiah LK2 FHUI

Daftar Pustaka

Internet

http://www.tribunnews.com/2012/06/11/artikel-yusril-     wamen-pasca-putusan-mk-tetap-gelap-gulita
http://www.setkab.go.id/artikel-4689-kedudukan-wakil-menteri-cukup-jelas.html

Peraturan Perundang – undangan

Indonesia. Undang – Undang dasar 1945
Indonesia. Undang – Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementrian. Lembaran Negara RI Nomor 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
Indonesia. Putusan sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 tentang kedudukan Wakil Menteri
Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 60/2012 tentang Wakil Menteri.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.