Leave a comment

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Mengganti atau Melengkapi ?

Masih jelas di ingatan kita bagaimana reaktifnya masyarakat menyikapi persoalan Aal pencuri sendal jepit yang dengan ketatnya ditindaklanjuti kelanjutan kasusnya oleh pihak kepolisian atau Nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao milik PT. Rumpun Sari Antan yang divonis satu bulan penjara yang juga merupakan kasus yang menyita perhatian masyarakat yang berpandangan bahwa tindakan kriminal tersebut nilai ekonominya sangat kecil, selain itu keadaan kehidupan ekonomi para pelaku membuat masyarakat semakin merasa tindak lanjut dari kesalahan tersebut adalah sesuatu yang berlebihan.

Di balik kesalahan yang dinilai secara ekonomi kecil tersebut tersimpan sebuah bahaya laten, yaitu rasa aman yang terusik jika terus menerus kesalahan kecil tersebut dilakukan, pada diskusi rutin kali ini (15/6/2012) Jaksa Narendra memaparkannya dengan istilah “Hari ini bungkusnya, besok isinya”.

Lalu apakah kesalahan dengan nilai ekonomi yang kecil tersebut dibiarkan begitu saja atau malah harus ditindaklanjuti secara ketat sesuai dengan proses acara yang berlaku dan ketentuan KUHP yang menyangkut masalah tersebut?

Pada diskusi kali ini, narasumber berpendapat kesalahan kecil yang mengganggu ketertiban umum yang kelihatan ditindaklanjuti secara berlebihan tersebut ialah karena fungsi polisi yang menjaga keamanan dan ketertiban bercampur aduk dengan fungsi polisiyang bertugas menangani perkara seperti misalnya seorang penyidik. Dalam hal ini, sebenarnya hanya di Indonesia saja yang mempunyai sistem seperti ini, di negara lain tidak demikian, misalnya di Prancis fungsi polisi dalam hal bestuur maupun judiciare. Memang tidak dapat kita salahkan polisi yang menjalankan tugasnya tersebut karena memang KUHAP yang sekarang masih dipakai mengenal sistem kompartemen atau diferensiasi fungsional, dimana dalam hal judiciare inilah polisi sering salah mengartikan sehingga bertindak berlebihan karena merasa hal tersebut adalah diskresi yang merupakan haknya, karena memang dari undang-undang yang mengaturnya saja sudah berbelit-belit dan terkesan mencampuradukkan fungsi bestuur dan judicial.

Mengapa fungsi polisi ini tidak dipisahkan? Bukankah hal tersebut akan membuat proses penindaklanjutan kasus ketertiban umum seperti Tipiring ini lebih jelas dan tidak berbelit-belit? Menurut Bapak Narendra Jatna, sebenarnya wacana Reformasi Birokrasi Peradilan dimana peran polisi harus dievaluasi sebenarnya sudah pernah dikemukakan oleh Jaksa Karim Nasution, namun karena unsur politis maka wacana tersebut hilang dari ingatan kolektif akademis, bahkan pada era tersebut, jaksa yang membahas masalah tersebut akan terancam kariernya sehingga fungsi polisi tersebut tidak pernah dibahas lagi, padahal hanya di Indonesia saja yang posisi polisi yang bertugas menyidik tidak dibawahi oleh kejaksaan.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 ini menurut para narasumber sebenarnya merupakan sentilan bagi pemerintah dalam hal regulasi (seharusnya untuk menguatkan posisinya dijadikan Perpu) dimana untuk menjadi sebuah undang-undang yang dalam hal ini membahas persoalan tindak pidana ringan, pastilah harus menempuh ruwetnya proses di DPR dan isinya pun akan mengikuti kepentingan golongan tertentu, hal ini disimpulkan setelah melihat proses pembuatan undang-undang lainnya yang selalu melewati proses alot nan panjang tersebut padahal urgensi dari peraturan yang membahas akan hal ini sangat tinggi mengingat bertumpuknya masalah sejenis (tindak pidana ringan atau Tipiring) di pengadilan yang harus diadili selayaknya perkara pidana sangat serius. Sehingga Mahkamah Agung mengambil insiatif membuat peraturan ini.

Menurut Bapak Narendra Jatna, Perma sejatinya adalah peraturan yang ditujukan untuk menjadi guideline bagi para hakim dalam menangani kasus tindak pidana ringan. Jika ditanyakan kepadanya pribadi, maka menurutnya, Perma ini merupakan interpretasi ofisial dari pengadilan untuk menangani tindak pidana ringan dimana yang menerapkannya ialah hakim. Jika hakim mengikuti Perma ini, otomatis jaksa dan pengacara juga harus mengikutinya. Walaupun bunyi pasal-pasal dalam KUHP cukup jelas mengenai hukuman tindak pidana ringan, namun interpretasi tetap dibutuhkan dalam persoalan ini, karena peraturan dalam KUHP dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat saat ini, misalnya dalam hal jumlah denda, sehingga dibutuhkan interprestasi resmi penuntun para hakim dalam menjatuhkan putusan.

Menurut Bapak Lintong Siahaan, sejak tahun 1965 memang menyikapi masalah tindak pidana ringan sudah menjadi persoalan tersendiri bagi para hakim dalam menjatuhkan putusannya, sehingga Perma ini sangat bermanfaat untuk efisiensi waktu penyelesaian perkara dalam hal tindak pidana ringan. Selain itu, Perma juga secara tidak langsung merupakan sebuah panduan bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum. Jika satu hakim sudah memasukkannya di dalam putusannya, maka jika diikuti hakim lain berarti hal tersebut sudah berubah menjadi sebuah yurisprudensi. Penemuan hukum dalam hal ini tidak berarti sistem hukum kita menjadi kabur menjadi common law dimana judge made law atau hakimlah yang secara tidak langsung membuat hukum, karena penemuan hukum dalam Sistem Eropa Kontinental bukan berarti membuat hukum karena sudah ada panduannya, misalnya Perma No. 2 Tahun 2012 ini, sedangkan judge made law berarti belum ada panduan atau azasnya sehingga hakimnya sendiri yang membuat hukumnya tanpa ada panduan atau azas sebelumnya.

Perma ini menurut Bapak Narendra Jatna, merupakan implementasi dari konsep restoratif justice, jadi bukan penderitaan yang menjadi tujuan penghukuman namun bagaimana keadaan masyarakat kembali tertib setelah perkara tersebut. Selain itu, Perma ini seperti telah disebutkan sebelumnya merupakan interpretasi ofisial dari hakim, sehingga bukan mengganti ataupun melengkapi, karena sebenarnya Perma ini bukan berarti mengganti KUHAP atau melengkapi KUHAP, ataupun menggangti ketentuan hukuman dalam KUHP, Perma ini seyogiayanya jangan dikaitkan dengan hukum materil maupun formil pidana, karena peraturan resminya tidak berubah, masih KUHAP dan KUHP. Putusan Mahkamah Agung terkait masalah tindak pidana ringan bisa saja menjadi undang-undang jika saja undang-undang tersebut direvisi misalnya dalam hal legal standing LSM dalam perkara lingkungan hidup. Jadi dalam hal dibuatnya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka sebenarnya hal ini bisa saja menjadi momentum atau unsur yang akan mengubah KUHAP.

Diskusi ditutup oleh moderator yang menyimpulkan dari pemaparan para narasumber bahwa sebagai interpretasi ofisial hakim, Perma ini bukan mengganti atau melengkapi tetapi menjadi unsur pengubah dari peraturan yang ada dalam menangani tindak pidana ringan.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.