Leave a comment

Struktur Kepengurusan LK2 FHUI 2014

Struktur Kepengurusan LK2 FHUI 2014

 

Direktur Eksekutif

Dhurandara Tri Widigda (FHUI 2012 Reguler)

Sekretaris Umum

Riri Irmanti (FHUI 2012 Reguler)

Bendahara Umum   

Ferin Chairysa (FHUI 2012 Reguler)

 

Bidang Kajian Ilmiah

Manajer Bidang

Imantaka Nugraha (FHUI 2012 Paralel)

Sekretaris Bidang

Fadilla Rahmatan Putri (FHUI 2013 Reguler)

Staff

  1. Gregorius Vindico Sinaga (FHUI 2012 Paralel)
  2. Sulaiman Khosyi Suharto (FHUI 2012 Paralel)
  3. Dion Valerian (FHUI 2012 Paralel)
  4. Juven Renaldi            (FHUI 2013 Reguler)
  5. Annisa Karina (FHUI 2013 KKI)
  6. Kharisma Bintang Alghazy (FHUI 2013 Paralel)
  7. Rahadian Mahardika (FHUI 2013 Paralel)
  8. Anna Maria Stephani (FHUI 2013 Reguler)
  9. Jeselyn (FHUI 2013 Reguler)
  10. Elkhatrin Sinaga (FHUI 2013 Regluer)
  11. Muhammad Fadhil (FHUI 2013 KKI)
  12. Rani Nur’aini (FHUI 2013 Paralel)
  13. Muh Surya M (FHUI 2013 Reguler)
  14. Arya Putra Nugraha (FHUI 2013 Reguler)
  15. Amanda Husna (FHUI 2013 Paralel)

 

Bidang Penelitian

Manajer Bidang

Mega Wardani A. Dewanti (FHUI 2012 Reguler)

Sekretaris Bidang

Dessy Shitowatie (FHUI 2012 Reguler)

Staff

  1. Nusrofan Adi Prasetyo (FHUI 2012 Paralel)
  2. Ilwira Fakhrrurazi Lubis (FHUI 2012 Paralel)
  3. Septina (FHUI 2013 Paralel)
  4. Soraya V. Amalia (FHUI 2013 Reguler)
  5. Andre Fahreza  (FHUI 2013 Reguler)
  6. Putri Apriyanti (FHUI 2013 Paralel)
  7. Annur Riza Dewi (FHUI 2013 Reguler)
  8. Diny Arista (FHUI 2013 Reguler)
  9. Awdy Fikri Zulhan (FHUI 2013 Reguler)
  10. Katharina Ester (FHUI 2013 Reguler)
  11. Adham Azis Al Azmi (FHUI 2013 Reguler)
  12. Dionisia Widyarini (FHUI 2013 Paralel)

 

Bidang Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Manajer Bidang

Sartika Dewi Hapsari  (FHUI 2012 Paralel)

Sekretaris Bidang

 Rillo Priyo Pambudi   (FHUI 2013 Reguler)

Staff

  1. Muhammad Dudi Enka (FHUI 2012 Paralel)
  2. Muhammad Hanif (FHUI 2012 Paralel)
  3. Garda Garindra (FHUI 2012 Paralel)
  4. Amanda Junisa Siregar (FHUI 2012 KKI)
  5. Rahadiani Kireina (FHUI 2013 Reguler)
  6. Irena Lucy Ishimora (FHUI 2013 Reguler)
  7. Muhammad Azri Ramadhana Lubis   (FHUI 2013 Paralel)
  8. Firman Adi Prasetyo (FHUI 2013 Reguler)
  9. Putri Rizka Ramadhani (FHUI 2013 Paralel)
  10. Dewangga Dennis Kurnia (FHUI 2013 Reguler)

 

Bidang Literasi dan Penulisan

Manajer Bidang

Reni Fazilla (FHUI 2012 Reguler)

Sekretaris Bidang

Ananda Kurniawan (FHUI 2013 Reguler)

Staff

  1. R. Kemala Nababan (FHUI 2012 Reguler)
  2. Meyliana Santy (FHUI 2013 Reguler)
  3. Amanda S. Besar (FHUI 2013 Reguler)
  4. Fadhil M. Indrapraja (FHUI 2013 Paralel)
  5. Maghfyra Fitri Andari            (FHUI 2013 Reguler)
  6. Asih Riska (FHUI 2013 Reguler)
  7. Rina Wahyu Yuliati (FHUI 2013 Reguler)
  8. Nuruzzhahrah Diza (FHUI 2013 Paralel)
  9. Selena Imania (FHUI 2013 KKI)
  10. Aji Satrio Pamungkas (FHUI 2013 Paralel)
  11. Anbiya Annisa (FHUI 2013 Paralel)

 

Biro Kesekretariatan Organisasi

Kepala Biro

 Ayu Pratiwi Lubis (FHUI 2012 Reguler)

Wakil Kepala Biro

 Umery Lathifa  (FHUI 2013 Reguler)

Staff

  1. Rumaisha Aulia (FHUI 2012 Reguler)
  2. Estining Wulan  (FHUI 2012 Reguler)
  3. Chairani Mecca (FHUI 2012 Reguler)
  4. Farisa Alifah (FHUI 2012 Reguler)
  5. Andita Emirania Husain (FHUI 2013 KKI)
  6. Seni Sri Damayanti (FHUI 2013 Paralel)
  7. Deysthia Ayesha Rae (FHUI 2013 Paralel)
  8. Trysa Agustia Arifin   (FHUI 2013 Reguler)

 

Biro Jurnalistik

Kepala Biro

 Hammam Rafi Prayoga (FHUI 2012 Reguler)

Wakil Kepala Biro

Nesita Anggraini (FHUI 2013 Reguler)

Staff

  1. Mohammad Fitrah Noor (FHUI 2011 Reguler)
  2. M. Kemal Kono (FHUI 2012 Reguler)
  3. Indah Retnowati (FHUI 2012 Reguler)
  4. Taufik Kemal  (FHUI 2012 Reguler)
  5. Nishrin Azzely Qowamuna (FHUI 2012 Reguler)
  6. Krisna Putra (FHUI 2012 Paralel)
  7. Kania Amalia (FHUI 2012 Reguler)
  8. Tanti Jatiningrum (FHUI 2012 Reguler)
  9. Rizky Touristy (FHUI 2012 Paralel)
  10. Sabila Firdaus (FHUI 2012 Reguler)
  11. Dinda Imani Khamasasyiah (FHUI 2013 Reguler)
  12. Yulita Sari (FHUI 2013 Reguler)
  13. Liu Melisa (FHUI 2013 KKI)
  14. Almitra Indira (FHUI 2013 Paralel)
  15. Alif Nurfakhri Muhammad (FHUI 2013 Reguler)

 

Biro Hubungan Masyarakat

Kepala Biro

 Rosyida Octavia  (FHUI 2012 Reguler)

Wakil Kepala Biro

 Efraim Jordi Kastanya (FHUI 2013 Reguler)

Staff

  1. Azzyati (FHUI 2012 Reguler)
  2. Pradita Lanuansha  (FHUI 2012 Reguler)
  3. Adrianus Eryan (FHUI 2013 Reguler)
  4. Cut Talitha Azaria (FHUI 2013 Paralel)
  5. Rena Restriana (FHUI 2013 Reguler)
  6. Andi Putri Fathania (FHUI 2013 Paralel)
  7. Najiana Daroini (FHUI 2013 Paralel)
  8. Qamelya Risma  (FHUI 2013 Reguler)

 

Biro Wirausaha

Kepala Biro

Anggrita Sudrajiningrum (FHUI 2012 Paralel)

Wakil Kepala Biro     

 Muhammad Fitranto Ismail   (FHUI 2013 Paralel)

Staff

  1. Annisa Andina Sonia (FHUI 2012 Paralel)
  2. Aldino Febrianto (FHUI 2012 Paralel)
  3. Rizky P. Lubis (FHUI 2012 Reguler)
  4. Muhammad Teguh Maulana (FHUI 2013 Paralel)
  5. Angela Vania Rustandi (FHUI 2013 Reguler)
  6. Heryucha Romanna    T. (FHUI 2013 Reguler)
  7. Adipa Rizky (FHUI 2013 Paralel)
Leave a comment

Open Recruitment Staff LK2 FHUI 2014

Halo FHUI! LK2 FHUI kembali mengadakan Open Recruitment Staff Periode 2014.

Syarat mengikuti Open Recruitment :

  1. Merupakan IKM FHUI
  2. Bersedia menghadiri seluruh rangkaian rekruitmen
  3. Memiliki kemauan dan komitmen
  4. Dapat bekerja dalam tim
  5. Tidak menggunakan narkoba dan obat terlarang lainnya
  6. Mengerjakan dan mengumpulkan essay sesuai dengan ketentuan yang ada

Ketentuan essay :

  • Membuat satu essay mengenai, apa yang kamu ketahui tentang LK2 dan alasan memilih bidang atau biro tersebut.
  • Essay dibuat minimal 1,5 halaman dan maksimal 2 halaman dengan format times new roman (12) dan spasi (1,5).

Gimana cara registrasi untuk bisa ikut oprec staff?

Pertama, mengirim SMS registrasi pendaftaran calon staff LK2 pada tanggal 1- 18 Februari 2014, dengan format : REG (spasi) LK2 (spasi) nama lengkap (spasi) angkatan (spasi) alamat email, kirim ke 085647370035 (untuk angkatan 2011 dan 2012) dan 081294200804 (untuk angkatan 2013).

Kedua, setelah mengirimkan SMS, pendaftar akan menerima berkas registrasi via email LK2 dalam 1×24 jam. Selain itu berkas registrasi tersebut juga dapat diunduh melalui link http://www.mediafire.com/view/f2iqpogtzct922k/berkas%20pendaftaran%20lk2%20peride%202014.docx .

Ketiga, setelah berkas diisi, peserta wajib mengembalikan berkas pendaftaran beserta essay ke opreclk2fhui2014@gmail.com dengan subject Oprec_Nama lengkap_angkatan. Deadline pengumpulan berkas beserta essay pada tanggal 18 Februari 2014. Selanjutnya, pendaftar akan diberi jadwal wawancara melalui SMS pada tanggal 17-18 Februari 2014 dan wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2014.

Atau masih kurang jelas dengan bidang atau biro yang ada di LK2 FHUI? Bisa langsung datang ke depan S&T mulai pukul 10:00 WIB untuk mengambil berkas dan mendapatkan penjelasan langsung tentang bidang dan biro yang ada di LK2 FHUI.Image

Leave a comment

Susunan Badan Pengurus Harian Periode 2014

Badan Pengurus Harian Periode 2014

Direktur Eksekutif     : Dhurandhara Try Widigda (FHUI 2012 Reguler)

Sekretaris Umum      : Riri Irmanti (FHUI 2012 Reguler)

Bendahara Umum    : Ferin Chairysa (FHUI 2012 Reguler)

Bidang Kajian Ilmiah
Manajer Bidang           : Imantaka Nugraha (FHUI 2012 Paralel)
Sekretaris Bidang        : Fadilla Rahmatan Putri (FHUI 2013 Reguler)

Bidang Penelitian
Manajer Bidang           : Mega Wardani A. Dewanti (FHUI 2012 Reguler)
Sekretaris Bidang        : Dessy Shitowatie (FHUI 2012 Reguler)

Bidang Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Manajer Bidang           : Sartika Dewi Hapsari (FHUI 2012 Paralel)
Sekretaris Bidang        : Rillo Priyo Priambudi (FHUI 2013 Reguler)

Bidang Literasi dan Penulisan
Manajer Bidang           : Reni Fazilla (FHUI 2012 Reguler)
Sekretaris Bidang        : Ananda Kurniawan Sukarmaji (FHUI 2013 Reguler)

Biro Kesekretariatan Organisasi
Kepala Biro               : Ayu Pratiwi Lubis (FHUI 2012 Reguler)
Wakil Kepala Biro      : Umery Lathifa (FHUI 2013 Reguler)

Biro Jurnalistik
Kepala Biro               : Hammam Rafi Prayoga (FHUI 2012 Reguler)
Wakil Kepala Biro      :Nesita Anggraini (FHUI 2013 Reguler)

Biro Hubungan Masyarakat
Kepala Biro               : Rosyida Octavia (FHUI 2012 Reguler)
Wakil Kepala Biro      : Efraim Jordi Kastanya (FHUI 2013 Reguler)

Biro Wirausaha
Kepala Biro               : Anggrita Sudrajiningrum (FHUI 2012 Paralel)
Wakil Kepala Biro      : Muhammad Fitranto Ismail (FHUI 2013 Paralel)

Leave a comment

Institution Visit

Pada hari Selasa, 10 Desember 2013 Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FHUI) mengadakan institution visit ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenhukham). Institution visit sendiri adalah program kerja baru dari biro hubungan masyarakat tahun ini. Tujuan dari diadakannya institution visit adalah untuk memperkenalkan lembaga Negara kepada anggota aktif LK2 FHUI.IMG_9522
Institution Visit

Acara ini dimulai pada pukul 09.15 WIB di aula gedung eks imigrasi Kemenhukham. Sebelumnya para peserta berkumpul di lobby FHUI pada pukul 06.00 WIB. Para peserta berangkat dari FHUI pada pukul 07.00 WIB dan sampai di Kemenhukham pada jam 09.00 WIB. Dalam acara institution visit ini para peserta diberikan materi oleh Dirjen HKI mengenai pengenalan terhadap jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual, seperti hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, merek, dan desain tata letak sirkuti terpadu. Selain pengenalan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam acara ini pembicara juga memberikan materi mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Acara ini sendiri selesai pada jam 12.00 WIB. Para peserta kemudian tiba di FHUI pada jam 13.00

Leave a comment

Kontroversi Blok Mahakam

“Ketua KPK: Indonesia kaya kalau migas tidak dikuasai asing”

Dalam diskusi rutin kali ini, Bidang Kajian Ilmiah LK2 FHUI  membahas mengenai blok Mahakam yang berada di bawah pengelolaan Total. Diskusi kali ini diisi oleh Fitri Amelina (Staff KI LK2 FHUI), serta Dita Narvitasari (Staff Literasi dan Penulisan LK2 FHUI). Pembahasan ditinjau dari sisi kebijakan negara, pandangan filosofis mengenai pengelolaan kekayaan alam, serta posisi Indonesia di kancah hubungan internasional dalam hal ekonomi.

Blok Mahakam adalah salah satu blok penghasil migas terbesar di Indonesia. Jumlah cadangan migas yang ada saat pertama kali ditemukan di blok Mahakam adalah sebanyak 1,68 miliar barel minyak, dan 21,2 triliun kubik gas alam. Blok mahakam kemudian dikelola dengan sistem Production Share Contract (PSC), dengan kontrak pertama ditandatangani pada tahun 1967, dengan kontraktor Total yang berasal dari Prancis. Kemudian pada tahun 1997, perjanjian tersebut diperpanjang lagi hingga jangka waktu 20 tahun hingga 2017.

Nilai kontribusi blok Mahakam sendiri untuk pemasukan negara sendiri mencapai hingga Rp 120 triliun per tahunnya. Nilai ini diperoleh dari nilai kontrak kerja sama 70:30 untuk gas, serta 85:15 untuk minyak bumi. Persentase tersebut relatif kecil untuk pemasukan Indonesia, mengingat sebenarnya kekayaan alam tersebut merupakan milik bansa Indonesia.

Pengadaan kontrak kerja sama ini sebenarnya dilakukan berdasarkan kebutuhan negara., sehingga muncul hubungan state to state, dan state  investor. Jumlah billateral investment treaty (BIT) Indonesia sendiri berjumlah 63 BIT, dengan 63 negara. Jumlah BIT tersebut bergantung kepada hubungan diplomatik dan faktor politik antara Indonesia dengan negara-negara lainnya.

Bila melihat Pasal 33 ayat (3), ditegaskan bahwa  pemanfaatan kekayaan alam seharusnya untuk sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat. Pasal ini seharusnya dijadikan sebagai tumpuan untuk iklim investasi Indonesia. Namun berkaca dari blok Mahakam ini saja, sangat ironis secara sepintas bila kita melihat bahwa kekayaaan alam Indonesia justru tidak dipergunakan untuk maksimal kemakmuran rakyat. Mengingat tahun 2017 kontrak tersebut sudah berakhir, maka hal tersebut merupakan kesempatan bagi Pemerintah Indonesia untuk menguasai kembali seutuhnya blok Mahakam, dengan jalan akuisisi melalui Pertamina.

 Pasal 33 ayat (3) dan Penguasaan Negara

Penguasaan negara menurut Hatta bukanlah merupakan suatu hal yang harus diartikan benar-benar secara harfiah. Negara seyogianya melaksanakan penguasan atas kekayaan alam dengan cara melaksanakan sendiri pengelolaan kekayaan alam tersebut secara berdikari. Namun bila tidak bisa , negara dapat melakukannya dengan bantuan modal asing. Bila tidak bisa juga , maka dapat dilakukan dengan melakukan kerja  sama dengan cara Production Sharing Contract.

Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar dari pelaksanaan PSC di bidang migas. PSC tersebut kemudian menghasilkan skema bagi hasil seperti di atas. Skema ini lah yang kemudian menjadi perdebatan mengapa Pertamina mengakuisisi  blok Mahakam. Diharapkan dengan masuknya Pertamina, maka akan memberikan kontribusi yang lebih bagi pemasukan negara, serta benar-benar menegakkan penguasaan negara di tanah sendiri.

Perlu diketahui, bahwa sebenarnya mekanisme bagi hasil sedemikian rupa  tersebut diiringi dengan berbagai alasan. Pertama, eksplorasi dan eksploitasi migas adalah suatu bentuk usaha dengan resiko tinggi (high risk). Saat kontraktor swasta ingin melakukan pencarian ladang minyak dan gas di Indonesia, ia harus terlebih dahulu mengeluarkan sendiri biaya untuk melakukan pencarian ladang. Waktu yang dikeluarkan pun tidak sedikit, dapat mencapai 10 tahun. Bahkan apabila usaha tersebut gagal, tidak ada pihak yang mengembalikan dana yang sudah dikeluarkannya.

Kemudian, saat perusahaan tersebut sudah memulai eksplorasi, dibutuhkan waktu yang cukup panjang hingga eksploitasi dapat dilakukan. Biaya untuk alat-alat, teknologi, SDM, riset, dan hal-hal pendukung lainnya juga sangat tinggi. Kemudian ketika kilang minyak dan gas sudah berproduksi, diperlukan uga biaya tinggi untuk mengoperasikannya, ditambah resiko yang dapat muncul sewaktu-waktu terhadap kilang tersebut. Sehingga, selain high risk, sektor migas juga dikenal memiliki high cost.

Pembagian 85:35 dalam skema minyak bumi misalnya, 85% bagian dari kontraktor swasta adalah keuntungan kotor yang belum dikurangi seluruh biaya produksi dan modal awal yang sangat besar. Sementara 15% yang disetor ke negara adalah nilai bersih. Bila dibandingkan, dapat dikatakan bahwa jumlah tersebut adalah jumlah yang cukup adil. Bila melihat pada putusan MK mengenai pengujian UU Migas sendiri, kontrak kerja sama (KKS) adalah salah satu pasal yang dimintakan pembatalan oleh pemohon, namun tidak dikabulkan oleh MK.

Kembali ke permasalahan akuisisi, yang menjadi isu adalah apakah Pertamina sudah siap untuk mengelola blok Mahakam? Dan apakah jika Pertamina yang mengelola, dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dengan yang ada di status quo? Jika kita melihat track record Pertamina sendiri, sebenarnya sudah banyak kilang-kilang besar yang dikelola Pertamina. Bahkan Aljazair Oil sendiri sedang dalam tahap akuisisi oleh Pertamina. Sehingga seharusnya tidak perlu diragukan kesiapan Pertamina.

Akuisisi dan Politik Internasional

Salah satu penyebab sulitnya Indonesia memutus mata rantai investasi asing di bidang kekayaan alam adalah posisi Indonesia di kancah politik-ekonomi dunia. Bila Indonesia melepas investasi asing tersebut, ditakutkan akan berdampak pada hubungan Indonesia dengan negara bersangkutan. Dalam hal blok Mahakam ini sendiri, terjadi perdebatan mengenai status hubungan Indonesia dengan Prancis.

Di satu sisi, hubungan Indonesia dengan Prancis tidak sekrusial hubungan Indonesia dengan negara lainnya, seperti Indonesia dengan Amerika Serkat. Indonesia memiliki posisi tawar yang relatif kuat terhadap Prancis. Namun di sisi lain, tetap saja Prancis adalah negara yang memiliki kekuatan, sebagai anggota G-8, dan anggota dewan keamanan PBB. Langkah akuisisi terhadap Total yang merupakan perusahaan besar dari Prancis, sedikit banyak akan berpengaruh terhadap hubungan kedua negara.

Terlepas dari itu semua, akuisisi tetap dipandang sebagai hal yang layak dilakukan. Hanya saja harus diyakinkan terlebih dahulu, bahwa akuisisi akan benar-benar membawa keuntungan yang diharapkan, bukan justru malah mismanajemen yang menyebabkan kerugian.

Kontrak kerja sama yang diamanatkan oleh foundingfather Indonesia bukan ha nya mementingkan keuntungan semata, namun juga kemandirian Indonesia. Hal tersebut baru dapat terwujud jika dalam kontrak kerja sama juga dilaksanakan secara aktif, harus ada perusahaan Indonesia yang turut terlibat dalam pengelolaan sumber daya migas. Negara Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengawas dalam suatu KKS. Transfer teknologi dan transfer wawasan adalah mutlak untuk didapatkan dalam proses KKS. Sehingga, kedepannya Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri secara paripurna.

Leave a comment

RUU Jaminan Produk Halal

Diskusi rutin yang diselenggarakan Bidang Kajian Ilmiah LK2 FHUI untuk ke-8 kalinya pada tahun 2013 ini membahas mengenai RUU Jaminan Produk Halal. Pembahasan sendiri dipandu oleh pemateri yaitu Fahmi (Staff KI LK2 FHUI), dan Adlul (Staff KI LK2 FHUI). Masing-masing pembicara membahas berdasarkan sudut pandang agama Islam, dan dari sudut pandang RUU itu sendiri.

Fahmi memaparkan, bahwa pemikiran halal dan haram dalam Islam sendiri sudah terpengaruhi dua hal, yaitu pengaruh pemikiran barat, dan aliran yang apatis terhadap halal haram. Padahal dalam Islam sendiri, sebenarnya mengenai halal dan haram tersebut sudah ditentukan dengan jelas batasannya. Cara berpikirnya pun sangat sederhana. Pada dasarnya, segala sesuatu itu adalah mubah, kecuali yang dilarang dengan jelas , dan dalam keadaan terpaksa diperbolehkan mengkonsumsi hal yang haram. Permasalahan halal dan haram itu sendiri pada intinya adalah hak Allah.

Beberapa hal yang diharamkan dalam Islam antara lain beberapa jenis makanan dan minuman, seperti bangkai, darah yang mengalir, binatang yang tidak disembelih menurut hukum Islam. Selain itu, diharamkan juga minuman yang memabukkan, misalnya Khamr. Untuk hal tersebut, bukan hanya menkonsumsinya saja yang dilarang, mendekatinya pun dianjurkan untuk tidak. Sementara dalam hal-hal yang diragukan, atau tidak jelas, dalam Islam dikenal prinsip Wara (kehati-hatian), namun dikecualikan juga bila terpaksa.  Produk Halal yang dibahas di Pasal 1 RUU JPH sendiri antara lain makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa  genetik.

Selama ini, di Indonesia sertifikasi halal dilakukan oleh MUI. Sertifikasi halal tersebut juga telah menjadi rujukan untuk sertifikasi halal di banyak negara di dunia. Namun sertifikasi halal ini belum diwajibkan di Indonesia, masih bersifat sukarela oleh pelaku usaha dan belum mengikat, dikarenakan belum ada peraturan yang dengan tegas mewajibkan untuk melakukan sertifikasi  halal. Padahal pelaksanaan sertifikasi halal adalah untuk melindungi hak-hak warga negara Indonesia, terutama yang beragama Islam. Juga merupakan bentuk pengamalan Pancasila dan UUS 1945, yaitu untuk menjalankan agamanya.

RUU JPH sendiri telah masuk sejak tahun 2008, namun hingga saat ini masih belum menemukan titik terang. Salah satu hambatan dalam proses nya adalah perbedaan pandangan antara MUI, Pemerintah, dan DPR. Perbedaan pendapat diantaranya mengenai konstitusionalisme RUU tersebut, sifat mandatory/wajib, tumpang tindih aturan, korupsi, serta peran publik.

Dalam RUU JPH, bagi produk yang masuk ke Indonesia yang mengklaim sebagai produk halal, wajib untuk mendaftarkan diri, pelaku usaha dalam negeri yang menyelenggarakan proses produk halal juga diwajibkan untuk melakukan sertifikasi untuk mencapai kepastian hukum dan kebenaran akan label halal yang dicantumkannya. Selebihnya, pelaku usaha yang memperdagangkan produk tidak halal wajib untuk mencantumkan keterangan tidak halal.

Badan pelaksana dari JPH sendiri adalah Badan Nasional Penjamin Produk halal (BNP2H). MUI sendiri dilibatkan dalam penetapan standar halal dan sistem jaminan halal, serta untuk melaksanakan akreditasi lembaga pemeriksa halal dan sertifikasi auditor halal.

Pro, Kontra, dan Solusi

Bila dikaji, sebenarnya terdapat urgensi untuk dibuatnya RUU ini, antara lain untuk kepastian hukum, tertib administrasi dalam usaha produksi, serta kenyamanan dalam melaksanakan ibadah bagi umat beragama, khususnya umat muslim di Indonesia. Keberadaan pengaturan halal haram juga dapat memberikan pencerdasan bagi masyarakat  untuk memilih produk yang layak dikonsumsi baginya. Bagi pedagang sendiri akan menimbulkan persaingan sehat untuk berlomba-lomba  meningkatkan kualitas produk halal yang diperdagangan.

Sempat tercetus ide, bahwa seharusnya yang diberikan label cukup produk haram saja, jika yang ingin dilindungi adalah masyarakat yang mengkonsumsi produk yang halal. Hal tersebut akan lebih efisien mengingat sebenarnya jumlah produk halal menurut Islam sendiri lebih banyak dibandingkan produk tidak halalnya (yang dikecualikan dari halal).

Namun juga banyak hal yang masih dipandang merugikan akibat RUU JPH ini. Hal pertama adalah pencantuman keterangan produk tidak halal. Keterangan ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk diskriminasi atas pelaku usaha dengan produk tidak halal. Hal tersebut dianggap dapat menyebabkan berkurangnya omset pelaku usaha tersebut, dikarenakan label tidak halal selain memberikan penjelasan terhadap produk pelaku usaha, juga memberikan stigma negatif atas produknya, bahkan bagi konsumen produk tidak halal itu sendiri.

Hal kedua adalah adanya kecemburuan sosial, seakan-akan terjadi hegemoni salah satu agama dalam kehidupan bernegara, padahal Indonesia adalah negara hukum dimana seluruh masyarakatnya dianggap setara terlepas dari latar belakangnya. Dalam RUU JPH, dijadikan seakan-akan halal dan haram yang benar-benar dilindungi hanyalah halal dan haram dalam pandangan Islam. Padahal agama dan kepercayaan lain mungkin juga memiliki standar halal dan haram tersendiri.

Hal tersebut kemudian memunculkan beberapa gagasan dalam diskusi. Salah satunya adalah penerapan  label ‘haram’ yang diperhalus, menjadi label ‘tidak halal’ saja tanpa label halal yang dicantumkan. Namun sebenarnya dampaknya  sama saja seperti label haram, sehingga juga tidak tepat. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mencantumkan saja bahan-bahan tidak halal yang terdapat dalam produk haram, sehingga konsumen sendiri dapat melihatnya. Namun hal itu terhambat beberapa hal, karena juga menuntut agar konsumen benar-benar mengerti; serta di lain pihak juga dapat dianggap sebagai pelanggaran atas rahasia dagang, apabila ternyata bahan-bahan haram tersebut adalah komposisi yang dirahasiakan karena kegunaannya.

RUU JPH sebenarnya membawa semangat yang baik, yaitu memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada konsumen untuk mendapatkan produk sesuai dengan apa yang halal baginya. Namun masih banyak sekali hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Perlu diperhatikan juga kesiapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam hal kesiapan biaya sertifikasi produk halal. Selain itu juga harus benar-benar dipertimbangkan, apakah JPH sendiri adalah jawaban atas kebutuhan hukum dari masyarakat Indonesia.

Leave a comment

Membongkar Seluk Beluk Profesi Advokat: Tinjauan dari RUU Advokat, UU Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia

Pada 14 November 2013, Bidang Kajian Ilmiah LK2 FHUI mengadakan diskusi rutin, yang membahas mengenai profesi advokat. Pengangkatan tema ini didasarkan dengan tujuan agar mahasiswa FHUI, khususnya mahasiswa angkatan 2013, dapat mengetahui bagaimana sebenarnya seluk beluk profesi advokat, yang merupakan salah satu profesi paling diminati di bidang Hukum. Diskusi Rutin ini diisi oleh Zenitha Syafira (2012,  Wakabiro Literasi Penulisan LK2 FHUI), dan Juliani Fransiska (Staff KI LK2 FHUI).

Advokat, menurut UU  Advokat, adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan. Jasa hukum tersebut meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien advokat tersebut. Persyaratan menjadi advokat sendiri pada intinya adalah:

  1. Berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
  2. Lulus ujian yang diadakan organisasi advokat (Pendidikan Khusus Profesi Advokat/PKPA)
  3. Magang minimal 2 tahun di kantor Advokat.
  4. Pengangkatan dan sumpah advokat.

Advokat sendiri sebagai profesi, memiliki organisasi yang mewadahinya. Organisasi advokat yang diatur dalam UU Advokat adalah PERADI (Perhimpunan Advokat indonesia), sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat. PERADI ini sendiri adalah gabungan dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Ketentuan PERADI sebagai wadah tunggal sendiri juga sudah diperkuat oleh MK yang menolak permohonan pengujian terhadap materi tersebut.

Perubahan dalam RUU Advokat

Dalam RUU Advokat yang baru, terdapat beberapa perubahan, yaitu:

  1. Advokat asing, dalam RUU Advokat, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara advokat asing diatur melalui PP, sementara dalam UU sekarang diatur hanya melalui Keputusan Menteri. Hal tersebut memberikan kesan bahwa syarat untuk menjadi advokat asing akan diperketat.
  2. Kedudukan status profesi Advokat, dalam RUU Advokat, dianggap sebagai mitra kerja aparat penegak hukum yang bebas dan mandiri, atau dianggap setara dengan aparat penegak hukum lainnya. RUU ini menjadikan Advokat sebagai bagian langsung dari sistem peradilan, yang diharapkan dapat menjadi semangat pelaksanaan supremasi hukum melalui advokat yang menjadi bagian dari sistem peradilan. Hal ini agak berbeda dengan pengaturan di Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), dimana advokat dipandang sebagai  penegak hukum, bukan mitra kerja.
  3. Organisasi Advokat, dimana dalam UU Advokat yang lama, dianut sistem single bar, sementara RUU Advokat mengandung sistem multiple bar council, dimana RUU hanya memberikan ketentuan umum untuk pendirian, bukan mendirikan secara langsung organisasi Advokat. Hal ini menjadi perdebatan yang cukup menarik, dimana  banyaknya organisasi Advokat dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan hukum.

Ketidakpastian yang dimaksud antara lain mengenai penerapan keanggotaan Advokat, aturan bagi Advokat yang diberikan sanksi bagi salah satu organisasi Advokat, serta yang terpenting adalah mengenai kewenangan hadir dan menghadap di pengadilan dari anggota organisasi Advokat tersebut. Masih dipertanyakan, bagaimana konsekuensi terhadap Advokat yang keanggotaannya sudah dicabut dari salah satu organisasi Advokat, apakah masih dapat menjadi anggota dari organisasi Advokat lain dan mendapatkan hak serta kewenangan serupa. Serta dengan kemungkinan banyaknya organisasi Advokat yang terbentuk nantinya, bagaimanakah pengadilan dapat mengetahui bahwa organisasi advokat tersebut adalah sah dan diakui.

Sebagai konsekuensi dari banyaknya organisasi Advokat, RUU memberikan pengaturan yang lebih lengkap mengenai organisasi advokat. Selain itu juga dibentuk lembaga baru, yaitu Dewan Advokat Nasional, yang dapat menjadi wadah pengawas seluruh Advokat di Indonesia.

Isu Seputar Profesi Advokat

Mengenai profesi Advokat sendiri, ada beberapa isu penting, antara lain:

  1. Dalam Pasal 8 KEAI, diatur bahwa seorang Advokat dilarang mengiklan dengan tujuan semata-mata menarik perhatian orang, termasuk memasang papan nama dengan ukuran atau bentuk yang berlebih-lebihan. Hal ini termasuk juga untuk menggunakan  kasus yang sedang ditangani untuk menaikkan popularitas. Misalnya sengaja untuk mempromosikan diri melalui media cetak dengan membahas gugatan yang sedang ditangani, namun dengan intensi dan cara yang berlebihan. Selain itu di FHUI sendiri juga banyak ruangan yang menggunakan nama dari Advokat maupun kantor Advokat. Hal ini sendiri menarik untuk dibahas, apakah melanggar ketentuan Pasal 8 KEAI atau tidak.
  2. Larangan melayani dua tuan sekaligus, hal ini adalah larangan bagi seorang Advokat untuk menangani dua pihak yang saling menjadi lawan dalam suatu perkara, yang diatur dalam Pasal 4 KEAI. Larangan tersebut berlaku tidak hanya bagi Advokat sebagai individu, melainkan juga mencakup kantor Advokat, meskipun Advokat yang menerima kuasa adalah orang yang berbeda. Hal ini dikarenakan alur informasi dalam suatu kantor Advokat sendiri ditakutkan akan saling tercampur aduk, dan dapat merugikan salah satu pihak yang bersengketa.
  3.  Honorarium advokat, sempat terdapat isu untuk melakukan standarisasi honor advokat. Namun hal ini sendiri sangat mustahil dilaksanakan. Hal ini mengingat sifatnya, profesi advokat sendiri adalah pekerjaan profesional yang memiliki tingkat kesulitan berbeda di setiap kasus yang ditanganinya. Namun yang harus diperhatikan oleh seorang advokat adalah dalam menetapkan tarif terhadap klien harus memperhatikan kemampuan dari klien tersebut, sehingga tidak memberatkan, meskipun advokat boleh menolak perkara bila ia tidak sepakat.
  4. Masih terkait honorarium, isu berikutnya adalah mengenai  keaktifan advokat dalam menangani kasus cuma-cuma (Pro bono). Salah satu saran yang muncul dalam diskusi adalah untuk mewajibkan setiap Advokat yang magang sebelum mendapatkan izin beracara, harus telah mengangani sejumlah kasus prodeo terlebih dahulu.

Terlepas dari pengaturan yang berbeda mengenai Advokat di UU sekarang dan RUU Advokat, sebenarnya baik-buruknya Advokat di Indonesia paling ditentukan oleh invididu-invididu yang ada di dalamnya, sehingga sejak di Pendidikan Tinggi Hukum, harus disiapkan materi-materi untuk menempa integritas seorang Advokat.  Dengan begitu melalui Advokat sebagai mitra penegak hukum ataupun penegak hukum itu sendiri, dapat dilakukan perbaikan hukum nasional.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.