Leave a comment

Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

oleh: Nuruzzhahrah Diza

 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pelecehan seksual terhadap anak, perlu diketahui apa pengertian sebenarnya dari pelecehan seksual terhadap anak. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang dewasa atau orang yang lebih tua, yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Bentuk-bentuk pelecehan seksual sebenarnya beragam. Seperti  meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual dengan anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, dan melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik di luar tindakan medis. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaku seksual adalah orang yang suka  merendahkan atau meremehkan orang lain berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Sempat dikejutkan oleh kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di suatu sekolah swasta di Jakarta, Indonesia kembali dikejutkan dengan kasus yang sama yang muncul di beberapa daerah lainnya, salah satunya Sukabumi. Dalam kasus di Sukabumi ini,  pelaku utamanya adalah seorang pria berusia 24 tahun yang diduga seorang penderita pedofilia. Pelaku mengaku telah melakukan pelecehan terhadap 55 orang dan saat ini sekitar tiga puluhan korbannya dalam kondisi mengkhawatirkan. Kedua kasus ini, saat ini masih dalam proses penyidikkan. Oleh karena itu, pelaku, jumlah korban, dan fakta-fakta lainnya masih sangat memungkinkan untuk bertambah.

Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini dirusak dimasa-masa pertumbuhannya. Selain itu, masyarakat juga menjadi resah dan khawatir akan keamanan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak mereka. Hal ini menunjukan bahwa anak-anak belum mendapat perlindungan atas keamanan dalam kehidupannya sehari-hari.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak Anak memiliki kewajiban untuk menerapkan hal-hal dalam konvensi tersebut.  Negara berkewajiban dan secara moral dituntut untuk melindungi hak-hak anak. Hukum Internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Children) telah memosisikan anak sebagai subyek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Perlindungan hukum menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak diantaranya mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak[1].

            Berkaitan dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dalam hal tindakan pencabulan sesama jenis kelamin yang terjadi seperti kasus di atas, diatur dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi:

Orang yang cukup umur , yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

 

            Secara khusus Indonesia mememiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun.

Lima belas tahun pidana penjara menurut saya tidaklah sebanding dengan apa yang dialami oleh korban. Mengingat kejadian ini dapat membawa pengaruh yang sangat besar bagi si korban, dimulai dari gangguan  fisik hingga gangguan psikologis yang akan dideritanya seumur hidup. Pendapat dokter didukung dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa pelecehan seksual terhadap anak akan mengganggu proses tumbuh dan berkembangnya anak tersebut. Dampak buruk psikologis yang dapat dideritanya antara lain depresi, trauma pasca kejadian, paranoid akan hal-hal tertentu seperti pergi ke kamar mandi atau bertemu orang-orang. Selebihnya, hal ini bisa menurunkan performa belajar, depresi, dan rendah diri. Apabila trauma psikis ini tidak ditangani dengan baik maka dapat menyebabkan tiga kemungkinan efek jangka panjang. Pertama, korban bisa saja memandang hal ini sebagai sebuah keterlanjuran yang akhirnya mendorongnya terjun ke dalam pergaulan bebas. Kedua, mendorong  korban melakukan suatu pembalasan dendam dan menumbuhkan perilaku menyimpang didalam dirinya. Dan di masa mendatang ia bisa saja menjadi seorang homoseksual. Ketiga, hal yang lebih parah adalah pembalasan dendam yang dilakukan di masa mendatang yang dilakukan oleh korban dengan melakukan hal yang sama kepada orang lain atau singkatnya kelak ia menjadi seorang pedofil. Namun, menurut penelitian beberapa pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ternyata pernah mengalami hal serupa ketika masih kanak-kanak.

Sebagai anggota masyarakat dan sekaligus sebagai bagian dari anggota keluarga, kita perlu untuk turut andil mengawasi adik-adik kita, memberikan pemahaman sederhana mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya orang lain lakukan terhadap mereka, memberikan kasih sayang dan dukungan sehingga mereka menjadi pribadi yang terbuka dan senantiasa menceritakan apapun, baik baik maupun buruk. Sehingga ketika sesuatu hal buruk terjadi kepada mereka kita dapat segera mengetahuinya dan dapat menindaklanjutinya.

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini akan berdampak besar bagi kehidupan para korban dikemudian hari, pun terhadap nasib bangsa ini. Pada dasarnya, anak-anak yang merupakan korban ini adalah generasi penerus bangsa. Mereka adalah generasi baru yang disiapkan untuk membangun dan menjadi pemegang masa depan bangsa ini. Perlindungan terhadap anak dan haknya harus dipahami secara serius karena berkaitan dengan kesejahteraan anak. Pelaku telah merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman.

Melindungi anak berarti melindungi potensi sumber daya dalam membangun Indonesia yang lebih maju, dan menghancurkan anak dengan pelecehan seksual di masa pertumbuhannya berarti mengahancurkan masa depan Bangsa. Semoga hal ini cepat dapat diselesaikan karena pada dasarnya pelaku sangat meresahkan dan telah merampas hak orang lain.

[1] Arifah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual” (Studi Kasus di Polda DIY) oleh Arifah. Skripsi.

Leave a comment

Social Responsibility

socpro socpro2

Awal Mei lalu, tepatnya pada tanggal 3 Mei 2013, LK2 bersama Look Around Indonesia mengadakan kegiatan Social Responsibility di RW 08 Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Bentuk kegiatan ini yaitu berupa kegiatan sosial dengan belajar sambil bermain bersama dengan anak-anak yang kurang beruntung di daerah pinggiran Jakarta. Pelajaran yang diajarkan tidak hanya pelajaran formal, tapi juga tentang nilai-nilai yang patut dicontoh dalam masyarakat melalui penampilan Puppet Show. Puppet Show yang dibawakan yaitu mengenai lalu lintas. Melihat antusias anak-anak, kegiatan ini tidak hanya berhasil, tetapi juga membawa manfaat bagi kita semua yang menjalankannya.

Leave a comment

Diskusi Rutin 4

 

 

dirut4 dirut5

 

Pembicara: Deny Giovanno (FHUI 2010) dan Ryand Armillis (FHUI 2009)

Pengertian agama ada 2, secara fungsional dan secara struktural. Secara fungsional agama sebagai institusi sosial terkait kepercayan dan praktik- praktik serta ritual yang didasari hal yang sakral. Substansial agama dilihat lebih definitive dan abstrak secara umum bahas lebih luas dan kepercayaan kepada eksistensi supra manusia yang didasari oleh keyakinan. HAM ada batasan agamanya. Artikel 18 point 2 ICCPR semua sistem kepercayaan merupakan agama. Tidak ada pembagian dalam agama. Prinsip kebebasan beragama yaitu memiliki hak negative dimana hak sudah ada sejak lahir/inheren, hak non derogable tidak dapat dibatasi dan dibatasi hanya dalam hal tertentu seperti ketertiban bersama dll dimana dalam keadaan apapun diutamakan kecuali dia menganggu keamanan, forum internum adalah forum internal dimana hak untuk tidak diintervensi oleh negara dan forum externum ketika agama diekspresikan seperti dakwah. Jaminan kebebasan beragama berdasarkan UUD 1945, UU no. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU no. 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi kovenan internasional hak sipil dan politik. Hanya ada 6 agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam Kristen Katolik Hindu Buddha dan Konghuchu. Tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan agama karena tidak ada penjelasan rinci dalam undang- undang seperti apa yang dimaksud dengan agama. Berdasarkan pasal 29 ayat 2 agama lainnya tetap mendapat jaminan penuh dan dibiarkan ada asal tidak melanggar ketentuan- ketentuan yang terdaapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain. Namun pada kenyataannya adalah Tidak ada yang dinamakan sebagai konflik agama, yang ada konflik ekonomi politik. Banyak pelanggaran terhadap kebebasan beragam diantaranya pemaksaan dengan intimidasi fisik, pemaksaan ancaman sanksi hukum, kriminalisasi keyakinan, pemaksaan dengan kebijakan dan sebagainya. Data kasus intoleransi beragama di Indonesia dari tahun 2009-2012 kasus selalu meningkat, namun pada tahun 2013 menurun. Banyak yang mengenai diskriminasi agama karena intoleransi didukung oleh pemerintah. Kesimpulan adalah agama tidak boleh dibeda- bedakan karena semua agama menjunjung persamaan yaitu adanya kedamaian dan ketertiban umum, tidak menyakiti satu sama lain dan bersikap toleran antar sesama demi menjunjung HAM.

Leave a comment

[KEDAI] Kelompok Diskusi Ilmiah 1

kedai1 kedai2

 

Pembicara: Dr. Fithra Faisal Hastiadi, SE., MSE., M.A (Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), Bono Budi Priambodo, S.H.,M.SC (Dosen Program Kekhususan Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Ari Afriansyah, S.H.,MIL.,Ph.D (Ketua Editor Indonesia Law Review)

 

ASEAN Economic Community 2015 merupakan suatu perkembangan dimana pasar bergabung menjadi suatu  komunitas yang besar untuk menghadapi perubahan ekonomi dunia. AEC sudah ditandatangani sejak tahun 2007 dan tidak memerlukan ratifikasi. Isinya adalah mengadopsi AEC blueprint dan diwajibkan bagi seluruh anggota dari ASEAN untuk mengimplementasikan AEC secara baik pada tahun 2015.  Tujuan dari blueprint tersebut adalah  untuk mempersiapkan anggota ASEAN untuk mewujudkan tujuan yang ditujukan, yaitu single market and production based, competitive economic region, equitable ecomonic development, fully integrated into the global economy. AEC blueprint berguna untuk negara ASEAN dalam memberi komitmen terhadap komunitas diantaranay menghapuskan bea masuk untuk seluruh bangsa, menghapus bea masuk produk Priority Integration Sectors, dan lain- lain. Dengan adanya blueprint tersebut diwajibkan keberlakukannya di sisten hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, AEC bertujuan untuk mengutamakan pemerataan ekonomi di antara komunitas Asia- Tenggara.

Diperkirakan pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara yang memimpin di ASEAN karena dengan potensi yang dimiliki Indonesia. Pada tahun 2015, Cina sebagai pion ASEAN akan mengalami keterpurukan yang disebabkan dengan adanya penuaan masyarakat, pertumbuhan penduduk yang tidak produktif akan melampaui jumlah masyarakat yang produktif. Namun dari segi infrastruktur, Indonesia jauh tertinggal. Contoh dengan negara tetangga yaitu Singapur, Indonesia hanya memiliki 15.000 kapal tanker sedangkan Singapur memiliki 90.000 kapal.  Indonesia pun belum bisa memimpin dari segi pemerintah karena kualitas regulasi yang dihasilkan Indonesia masih buruk. Ditambah lagi dengan kualitas buruh yang tidak baik, faktor tersebut diantaranya disebabkan karena jumlah gaji tidak diikuti oleh kualitas buruh dan pertumbuhan buruh cenderung konstan.

 

Pada dasarnya, AEC berangkat dari satu ide pasar yaitu pasar bebas dimana kondisi modal bebas bergerak melalui batas- batas kedaulatan politik. Tidak ada hubungan pasal 33 UUD 1945 dengan pasar bebas karena ada 5 poin dasar para pendiri negara mengenai pengaturan pereknomian Indonesia yaitu Nasionalisme Ekonomi, Demokrasi Ekonomi, Gotong Royong, Pemerataan dan Ekonomi Terencana. Secara fundamental, ide AEC merupakan peluang besar bagi komunitas untuk dapat berperan dalam pereknomian. Ada dua syarat penting untuk pembangunan sector industry yaitu penting untuk negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu ASEAN Economic Community merupakan peluang apabila bisa memenuhi aspek infrastruktur, institusi, pemerintah dan industrialisasi, serta hanya berpeluang untuk yang dapat berperan dan bukan untuk UKM.

Leave a comment

Diskusi Rutin 3: Kawasan Tanpa Rokok UI, Jargon vs Realita

Pembicara: Reinhard Eduaward Efesus (FHUI 2010) dan Aninta Ekanila (FISIP 2011)

Pembicara: Reinhard Eduaward Efesus (FHUI 2010) dan Aninta Ekanila (FISIP 2011)

Kawasan Tanpa Rokok UI telah didukung oleh SK Rektor UI yang dikeluarkan belum ini demi menjunjung tinggi green campus atau kampus bebas asap rokok.  Namun tidak semua mahasiswa setuju dengan SK tersebut dikarenakan masih banyaknya mahasiswa yang merokok di area kampus. Tidak hanya itu, SK Rektor menyebutkan bahwa akan ada aparat yang berwenang untuk mendisiplinkan mahasiswa yang tidak taat terhadap peraturan. Ada 4 fakultas yang menentang peraturan tersebut diantaranya Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Teknik. Mengapa keempat fakultas tersebut merasa peraturan tersebut tidak baik dikarenakan masih banyak para aparat yang berwenang yang merokok di area kampus yang berarti melanggar peraturan. Keadilan dari pihak universitas nyaris tidak ada karena bagi mahasiswa perokok lebih dipersulit untuk mendapatkan beasiswa. Apabila memang ingin menerapkan KTR UI, haruslah ada tempat khusus untuk orang merokok seperti smoking zone. Bagaimana dengan sanksi atas pelanggaran terhadap KTR UI hanya merupakan teguran lisan yang dicatat oleh petugas dan apabila dilanggar lebih dari 3 kali baru mendapatkan surat peringatan. Disisi lainnya, KTR UI memang sudah diterapkan di beberapa fakultas diantaranya FISIP namun tidak semua terlihat senang dengan penerapan tersebut. Tentu dengan adanya KTR UI, udara di sekitar kampus akan jauh lebih bersih dan bebas rokok yang dimaksud sehat bagi kesehataan mahasiswa. Akan tetapi sebaiknya ditinjau kembali bagaimana cara penerapan KTR UI dan pelaksanaanya serta sanksi yang dikenakan apabila memaksa.

Leave a comment

Pelatihan Internal Penulisan

Pelatihan penulisan internal oleh Mbak Gusva

Pelatihan penulisan internal oleh Mbak Gusva

Pelatihan Penulisan Internal telah dilaksanakan sebanyak dua kali pada tanggal 15 Maret dan 22 Maret 2014. Pelatihan Penulisan internal merupakan Program Kerja dari Bidang Literasi dan Penulisan yang diperuntukan kepada seluruh anggota aktif LK2 FHUI 2014 dan khususnya kepada staf Bidang Literasi dan Penulisan. Pada tanggal 15 Maret 2014 yang merupakan pelatihan yang pertama, pembicara yang menjadi narasumber adalah Anissa Noor, yang merupakan mahasiswa FHUI 2011. Pada pertemuan pelatihan pertama ini dijelaskan mengenai dasar-dasar penulisan, bagian-bagian dalam penulisan dan macam-macam penulisan. Dalam pelatihan ini dihadiri sebanyak 21 peserta. Lalu, pada pertemuan pertama juga terdapat latihan mengenai pembuatan awal dalam sebuah penulisan.

Pelatihan penulisan internal oleh Mbak Annisa Noor

Pelatihan penulisan internal oleh Mbak Annisa Noor

Pada tanggal 22 Maret 2014 yang merupakan pelatihan yang kedua, pembicara yang menjadi narasumber adalah Gusva Havita, yang merupakan mahasiswa FHUI 2010. Pada pertemuan pelatihan kedua dijelaskan mengenai bagaimana cara membuat Karya Tulis Ilmiah. Di pelatihan ini dijelaskan langkah-langkah dalam membuat sebuah tulisan dan tips-tips dalam membuat tulisan. Dalam pelatihan ini dihadiri sebanyak 16 peserta.

Pelatihan ini dilaksanakan untuk menunjang skill dalam penulisan anggota aktif LK2 FHUI dan khususnya pada staf Bidang Literasi dan Penulisan dan akan dilaksanakan dengan teratur selama kepengurusan selama setahun kedepan.

Leave a comment

Diskusi Rutin 1 & 2

Kajian Ilmiah

Diskusi Rutin 1:

Penyerahan sertifikat kepada Bagus Joko dan Kharisma Bintang sebagai pembicara

Penyerahan sertifikat kepada Bagus Joko dan Kharisma Bintang sebagai pembicara

 

Pembicara: Kharisma Bintang ( Staf Kajian Ilmiah 2014) dan Bagus Djoko ( Mantan DE ALSA 2013)

Pembatalan UU no. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu no. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU no. 24 Tahun 2003 tentang MK. Citra Mahkamah Konstitusi menurun di mata masyarakat akibat dari kasus Akil Mochtar. Oleh sebab itu dianggap dalam Perppu no. 1 Tahun 2013 menghasilkan putusan di antaranya; pembentukan Majelis Hakim Konstitusi dimana pengajuan hakim konstitusi oleh presiden, DPR dan Mahkamah Agung, kontribusi komisi yudisial dan tidak disetujui dengan Mahkamah Konstitusi dan putusan terakhir adalah panel ahli yang menyeleksi Hakim Konstitusi. Dinyatakan bahwa putusan Perppu yang menuai substansi kontroversial diantaranya syarat hakim konstitusi, adanya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dan Panel Ahli oleh Komisi Yudisial. Kesimpulannya adalah pembatalan Undang- undang bersifat tetap karena Mahkamah Konstitusi lembaga yang independen dan lembaga yang bebas dari tekanan. Intervensi dari DPR dan Presiden secara substansi akan menghasilkan Mahkamah Konstitusi tidak bisa bersifat independen. Adapun upaya peningkatan kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan dan Mahakamh Konstitusi perlu memberikan transparasi dalam putusan- putusan yang dihasilkan dan apa saja masalah yang dihadapi ke masyarakat, agar masyarakat dapat ikut mengetahui dan dapat ikut menilai.

 

Bang Azhe dan Dion Valerian sedang memaparkan materi Diskusi Rutin

Bang Azhe dan Dion Valerian sedang memaparkan materi Diskusi Rutin

Diskusi Rutin 2:

Pembicara: Muhammad Tanziel Aziezie (2009) dan Dion Valerian (Staf Kajian Ilmiah 2014)

Peninjauan Kembali lebih dari Satu kali, tinjauan singkat atas putusan MK dan Dampaknya pada Realita Peradilan. Ada dua cara kasasi demi kepentingan hukum pasal 259 KUHAP dan peninjauan kembali pasal 263- 268 KUHAP. Pasal 266 ayat 3 KUHAP menjelaskan bahwa Peninjauan Kembali tidak boleh lebih berat dari putusan sebelumnya. Berdasarkan kasus Antasari Azhar, dimana ia mengajukan peninjauan kembali akan tetapi ditolak oleh MA. Pihak Antasari merasa haknya dilanggar dalam mencari keadilan sehingga permohonan pengujian UU no.8 tahun 1981 tentang HAP terhadap UUD 1945 dengan putusan no.34/PUU-XI/2013. MK mengabulkan permohonan pengujian Undang- undang, sehingga sekarang boleh melakukan peninjauan kembali secara berulang tanpa ada batas tertentu. Akibatnya, Penambahan arus perkara PK di MA: Kasasi, PK dan Grasi yang masuk ke MA berkisar 40% dari arus total perkara yang masuk ke MA.

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.